Judul Buku: Daerah Istimewa Dimana? Rekonstruksi Konstitusional untuk Masyarakat Hukum Adat Penulis: E. T. Hadi Saputra Penerbit: Serba University Press, Jakarta Tahun Terbit: 2026 Tebal: 351 Halaman + vi 15.5x23cm Membongkar Labirin "Imperialisme Administratif" Dalam diskursus hukum tata negara Indonesia, Pasal 18B UUD 1945 sering kali dipuja sebagai "fajar baru" bagi pengakuan masyarakat hukum adat. Namun, melalui karya monografnya yang tajam berjudul Daerah Istimewa Dimana?, E. T. Hadi Saputra (Saputra, 2026) melancarkan sebuah gugatan intelektual yang provokatif. Ia membuktikan bahwa janji konstitusi tersebut selama ini tersandera oleh apa yang ia sebut sebagai Imperialisme Administratif—sebuah mekanisme di mana negara memberikan pengakuan dengan tangan kanan, namun mencabut kedaulatan dengan tangan kiri melalui tumpukan regulasi...

JAKARTA – Tahun 2026 menjadi periode krusial bagi arsitektur ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pajak tidak lagi sekadar instrumen pengumpul pundi-pundi negara, melainkan alat politik ekonomi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan makro dan daya beli rakyat. Pemerintah secara resmi menetapkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.357,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka ini mencerminkan lonjakan ambisius sebesar 13,5% dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun. Tantangannya nyata: mengejar pertumbuhan dua digit di saat kinerja tahun sebelumnya hanya mencapai sekitar 87,6% dari target. Menjauh dari Kenaikan Tarif, Menyasar Underground Economy Berbeda dengan wacana tahun-tahun sebelumnya, politik pajak 2026 menunjukkan pergeseran paradigma....

Judul Buku: Daerah Istimewa Dimana? Rekonstruksi Konstitusional untuk Masyarakat Hukum Adat Penulis: E. T. Hadi Saputra Penerbit: Serba University Press, Jakarta Tahun Terbit: 2026 Tebal: 351 Halaman +...

JAKARTA – Tahun 2026 menjadi periode krusial bagi arsitektur ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pajak tidak lagi sekadar instrumen pengumpul...