Melihat paparan Kepala Badan Gizi Nasional di hadapan Presiden baru-baru ini, kita disajikan sebuah proyeksi matematis yang sekilas terdengar gagah, namun rapuh saat diuji dengan realitas empiris. Angka 19.000 ekor sapi per hari untuk 19.000 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) bukanlah sekadar deretan nol di atas kertas. Ini adalah urusan ketahanan pangan dan kapasitas logistik nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan klaim sepihak bahwa “cadangan nasional cukup”.
Terdapat beberapa catatan kritis terkait pernyataan tersebut, terutama ketika kita menabrakkan imajinasi ketersediaan sapi dengan data statistik resmi serta kelayakan operasional di lapangan.
1. Ilusi Angka di Tengah Defisit Berkepanjangan
Pernyataan bahwa satu SPPG akan memotong satu ekor sapi sehari—yang berarti 19.000 sapi dipotong serentak setiap harinya pada saat menu daging disajikan—menunjukkan asumsi yang sama sekali tidak berpijak pada kapasitas industri peternakan kita. Jika program menu daging sapi ini dieksekusi 4 kali sebulan, maka dibutuhkan 76.000 ekor sapi per bulan. Dalam setahun, angka ini melonjak menjadi 912.000 ekor sapi khusus hanya untuk satu program pemerintah.
Mari kita bandingkan dengan data aktual. Merujuk pada statistik resmi, pada tahun 2025 konsumsi daging sapi dan kerbau nasional mencapai 787.415 ton, sementara produksi domestik hanya mampu menyentuh angka 515.597 ton. Artinya, neraca pasokan kita sudah mengalami defisit sebesar 271.818 ton. Bahkan, data estimasi Kementerian Pertanian memproyeksikan defisit daging sapi untuk tahun 2026 ini akan semakin melebar di kisaran 296.400 ton.
Jika diasumsikan satu ekor sapi rata-rata menghasilkan 150 kilogram daging karkas, maka kebutuhan 912.000 ekor sapi per tahun itu setara dengan tambahan permintaan baru sebesar 136.800 ton daging.
Mengklaim bahwa cadangan sapi nasional tiba-tiba “cukup” untuk menutupi defisit ratusan ribu ton yang sudah terjadi bertahun-tahun, ditambah lagi harus menanggung beban tambahan ratusan ribu ton dari program ini, adalah sebuah kebohongan matematis. Fakta tak terbantahkan di lapangan menunjukkan bahwa 30 hingga 40 persen kebutuhan daging kita hari ini masih harus ditambal melalui jalur impor.
2. Mengabaikan Rantai Pasok (Supply Chain) dan Efisiensi Logistik
Anggaplah kuota sapinya secara ajaib bisa dipenuhi. Namun, mendistribusikan 19.000 ekor sapi hidup ke 19.000 titik SPPG di seluruh pelosok negeri secara serentak membuktikan ketidakpahaman mendasar mengenai efisiensi logistik.
Dalam industri pangan modern, memobilisasi hewan ternak hidup jarak jauh sangat dihindari karena biaya logistik yang membengkak. Pengiriman sapi hidup memunculkan risiko penyusutan bobot daging (shrinkage) akibat stres di perjalanan, biaya pakan transit, hingga risiko kematian ternak. Membangun 19.000 fasilitas pemotongan hewan skala kecil yang higienis, lengkap dengan juru sembelih halal bersertifikat dan sistem pengolahan limbah darah, adalah sebuah inefisiensi yang sangat fatal.
Praktik terbaik (best practice) dalam distribusi daging skala masif selalu menggunakan karkas beku (frozen meat) yang didistribusikan melalui sistem rantai dingin (cold chain). Daging beku jauh lebih presisi untuk ditakar, lebih tahan lama, higienis, dan menekan biaya transportasi secara signifikan. Memaksakan narasi “memotong sapi setiap hari di lokasi” tidak hanya menunjukkan kemunduran tata kelola, tetapi juga jaminan akan terjadinya pemborosan anggaran negara.
3. Bahaya Budaya “Asal Bapak Senang”
Di sinilah letak masalah terbesarnya. Laporan yang disampaikan di depan kamera terkesan sangat kental dengan penyakit birokrasi klasik: “Asal Bapak Senang”. Saat seorang pejabat melaporkan kepada pimpinan tertinggi bahwa pasokan aman dan logistik terkendali, padahal infrastruktur dasar belum siap dan neraca pasokan jelas-jelas defisit parah, ini adalah bom waktu bagi reputasi pemerintah.
Presiden membutuhkan masukan berbasis data empiris dan mitigasi risiko yang ketat, bukan sekadar pelaporan fiktif yang bertujuan mencari muka. Kebijakan publik yang menyangkut anggaran triliunan rupiah tidak boleh dibangun di atas kelemahan logika hitung-hitungan dasar. Jika urusan ketersediaan dan distribusi sapi saja sudah meleset sangat jauh dari nalar industri, bagaimana publik bisa menaruh percaya pada kualitas eksekusi dari program gizi ini secara keseluruhan?