Oleh: E.T. Hadi Saputra
Dalam ekonomi politik sumber daya alam kita, sering kali hukum tidak ditulis di atas lembaran negara, melainkan di atas meja perundingan gelap para pemburu rente. Karut-marut tata kelola ekspor Benih Bening Lobster (BBL) antara Indonesia dan Vietnam yang kembali memanas hingga akhir 2026 ini bukan sekadar anomali administrasi. Ia adalah potret telanjang bagaimana kedaulatan regulasi negara bisa ditekuk hingga menyerupai komedi hitam yang memalukan.
Lihatlah ironi kebijakan yang sempat bergulir sejak terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024—yang kemudian diubah lewat Permen KP Nomor 5 Tahun 2026—hingga akhirnya pemerintah menyerah dan menutup kembali keran ekspor BBL pada Oktober 2026. Alih-alih menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, skema kemitraan atau joint venture (JV) justru melahirkan asimetri informasi yang akut. Di lapangan, beredar kabar burung dan manuver para makelar yang mengarahkan pengusaha lokal—bahkan konon hingga tokoh agama sekalipun—untuk terbang ke Hanoi, mengetuk pintu Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam (Ministry of Agriculture and Rural Development / MARD), demi memburu “kuota impor” dari sana.
Secara hukum perdagangan maupun kedaulatan negara, narasi mengejar kuota ekspor benih milik Indonesia ke meja birokrasi negara lain adalah sesat pikir yang fatal. Kuota penangkapan dan izin pengeluaran sumber daya hayati mutlak berada di tangan otoritas Republik Indonesia, bukan pada belas kasihan oligarki atau kementerian di Hanoi. Namun, kabut informasi inilah yang justru sengaja dipelihara oleh jaringan kartel untuk menyingkirkan pesaing baru.
Jika dibedah menggunakan pisau analisis Enterprise Risk Management (ERM) yang paling elementer, skema bisnis joint venture ekspor BBL yang dipraktikkan selama ini adalah laboratorium bencana korporasi dan hukum. Dalam tata kelola yang sehat, prasyarat mutlak sebelum modal digelontorkan adalah kepastian kepatuhan regulasi (compliance) dan transparansi rantai pasok. Yang terjadi justru sebaliknya: skema JV yang digadang-gadang sebagai instrumen alih teknologi budidaya berubah fungsi menjadi tembok monopoli (barrier to entry).
Sementara pintu masuk bagi pelaku usaha yang taat asas dikunci rapat, jalur-jalur gelap justru beroperasi tanpa rem. Data penegakan hukum membuktikan betapa mengerikannya kebocoran kekayaan laut kita. Kerugian negara akibat penyelundupan BBL ke Vietnam ditaksir menembus angka Rp17 triliun setiap tahun. Hanya dalam kurun Oktober hingga pertengahan November 2026 saja, Dittipidter Bareskrim Polri membongkar sindikat yang telah 40 kali menyelundupkan 3,5 juta ekor BBL, disusul penggagalan penyelundupan 180 ribu ekor benih lewat jalur transit Bandara Soekarno-Hatta menuju Batam dan Vietnam.
Modus kejahatan kerah putih di sektor ini bekerja secara sistemik: mulai dari penyalahgunaan Purchase Order (PO) ganda yang mencatut nama Badan Layanan Umum (BLU) KKP dan entitas swasta, penggelembungan isi kantong benih di luar manifes karantina, manipulasi pencatatan volume (under-invoicing) untuk mengemplang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga pemanfaatan pelabuhan tikus dan koper-koper kargo domestik.
Di tengah pesta pora kartel lintas negara dan pembiaran struktural ini, korban yang paling tragis tetaplah kelompok yang paling sunyi suaranya: nelayan penangkap benih di pesisir. Dalam rantai pasok yang timpang, nelayan dipaksa tunduk pada struktur pasar monopsoni. Mereka diumpan dengan janji manis harga tinggi yang berujung pada pembayaran tersendat, pemotongan sepihak, dan ketertutupan informasi. Nelayan tidak pernah tahu berapa harga jual aktual benih yang mereka tangkap di pasar internasional. Mereka hanya kebagian remah-remah, sementara margin raksasa dinikmati segelintir pemain JV dan oknum pelindungnya.
Secara konstitusional, praktik semacam ini adalah pengkhianatan langsung terhadap amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat—bukan untuk memupuk rente segelintir pemburu izin. Ketika negara gagal hadir sebagai wasit yang adil dan baru menutup keran ekspor setelah kebocoran membengkak tak terkendali, di situlah etika konstitusi kita sedang dipertaruhkan.
Keputusan pemerintah untuk menghentikan kembali ekspor benih lobster tidak boleh berhenti sebagai reaksi panik yang musiman. Diperlukan perombakan tata kelola kelautan secara menyeluruh dengan menempatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu—termasuk penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) bagi para aktor intelektual dan korporasi di balik layar.
Bagi dunia usaha yang kelak berencana masuk ke kemitraan sektor kelautan, kewaspadaan tata kelola adalah harga mati. Tanpa instrumen pengaman yang mengikat—mulai dari hak audit transparansi harga jual, kepatuhan mutlak pada kuota karantina, otoritas veto terhadap pengiriman yang cacat dokumen, hingga klausul ganti rugi berat bagi mitra yang bermain suap atau penyelundupan—setiap rencana kerja sama hanya akan menjadi jebakan hukum.
Laut Indonesia menyimpan kekayaan yang tak ternilai. Namun, selama tata kelolanya masih dikendalikan oleh mentalitas pemburu rente yang mengabaikan hukum dan memeras nelayan, buih-buih emas dari bibir pantai kita hanya akan terus mengalir ke kantong kartel, meninggalkan ampas kemiskinan dan kerusakan ekosistem bagi anak cucu bangsa ini.
Untuk mendalami data terkini mengenai skala kerugian negara akibat praktik ilegal ini, Anda dapat menyimak laporan Illegal Lobster Seed Exports to Vietnam and Beyond Cost Indonesia IDR 17 Trillion Annually yang membedah dampak ekonomi dari penyelundupan benih bening lobster ke Vietnam.