Belgia dan Spanyol konsisten mendukung Palestina melalui diplomasi, pengakuan hak, dan aksi nyata, berpijak pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan solusi dua negara. Pada November 2023, kunjungan PM Spanyol Pedro Sánchez dan PM Belgia Alexander De Croo ke Rafah menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan penghentian kekerasan, memicu kemarahan Israel. Sánchez menegaskan Spanyol siap mengakui Palestina secara sepihak jika Uni Eropa tak sepakat, sementara De Croo menekankan Israel harus patuh pada hukum kemanusiaan.

Secara historis, keduanya mendukung status Palestina sebagai “negara pengamat non-anggota” di PBB pada 2012. Belgia rutin mendanai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Tepi Barat, sedangkan Spanyol mengesahkan resolusi pengakuan Palestina pada 2014. Keduanya mendukung pelabelan produk dari wilayah pendudukan dan gerakan BDS. Kota Liège di Belgia mendukung BDS pada 2023, dan Spanyol, bersama Irlandia dan Norwegia, mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada 28 Mei 2024.

Dukungan ini dipengaruhi dinamika domestik dan geopolitik. Di Belgia, narasi historis tentang Raja Albert II sebagai keturunan Godfrey of Bouillon menciptakan tanggung jawab moral. Di Spanyol, publik kian kritis terhadap Israel, ditunjukkan mogok kerja 200 serikat pekerja pada 2024. Geopolitik Spanyol memandang pengakuan Palestina sebagai kepentingan Eropa untuk stabilitas Mediterania, sedangkan Belgia mendorongnya melalui koalisi pemerintah.

Meski Israel mengecam dan Uni Eropa tak sepakat, Belgia dan Spanyol tetap teguh mendorong solusi dua negara dan keadilan kemanusiaan, diikuti negara seperti Norwegia dan Irlandia, mencerminkan sikap Eropa yang kian kritis terhadap pendudukan Israel.