Megawati, Klien Buzzer yang Kecewa?

OPINI: ET Hadi Saputra, Pengamat Hukum
Ibu Megawati tajam. Kalau bicara, pedas.
Kemarin beliau bilang, buzzer sombong dan cuma bisa terima uang saja.
Tentu saja, buzzer yang mana?
Pertanyaan itu, nakal.
Sebab, semua orang tahu. Di dunia politik, buzzer seperti semut. Anda letakkan gula di mana, dia pasti datang ke sana.
Dulu, ketika gula masih di tangannya, buzzer penolong. Mereka digelari relawan. Mereka benteng digital yang gigih membela narasi Ibu. Mereka dianggap berjuang karena ideologi.
Tapi hari ini, angin berubah. Angin bawa gula ke tempat lain. Dan semut pindah.
Lalu Ibu bilang mereka sombong. Padahal, kesombongan itu konsekuensi logis dari sistem yang mereka (termasuk Ibu) biakkan.
Logika Hukum dan Delik Buzzer
Sebagai ahli hukum, saya lihat ini bukan sekadar drama politik. Ada aspek hukum dan etika publik yang dilanggar.
Pertama, soal niat (mens rea) buzzer:
Ketika buzzer pindah haluan, mereka buktikan satu hal: niat sejak awal adalah uang, bukan ideologi.
Ini ibarat kontrak. Dalam politik, kontrak tak selalu tertulis di atas meterai, tapi di atas kesamaan ideologi dan loyalitas.
Ketika beralih job hanya karena bayaran, mereka lakukan delik ingkar janji ideologis—meski bukan pasal pidana, tapi kejahatan terhadap akal sehat dan demokrasi.
Mereka manipulasi opini publik bukan demi kebenaran, tapi demi rekening. Itu itikad buruk (mala fide) sistematis. Itulah yang buat buzzer pantas disebut sombong: mereka rasa bisa beli kebenaran.
Kedua, ironi lex favor (hukum pihak yang membela):
Yang buat kritik ini lucu adalah buzzer produk industri politik yang dikembangkan semua pihak, termasuk yang kini mengkritik.
Dalam hukum pidana, ada konsep turut serta atau penyertaan. Anda tak bisa cela hasil masakan buruk, sementara Anda sendiri sediakan bahan baku dan resepnya.
Pihak yang mengkritik pernah nikmati legitimasi palsu dari suara buzzer ini. Artinya, ketika dulu pelihara dan danai mereka, Anda de facto sahkan metode mereka.
Saat itu, kebisingan mereka legitimasi. Hari ini, ancaman. Ini standar ganda dalam berhukum politik.
Kritik dan Rekam Jejak
Jadi, kritikan Ibu Megawati benar secara substansi—buzzer rusak demokrasi. Tapi pincang secara moral karena abaikan rekam jejak.
Jika buzzer dibenci, langkah hukum bukan sekadar ngomel di podium, tapi:
Lakukan tracing: buka data dan alur uangnya. Buktikan mereka buzzer bayaran, bukan aktivis sejati.
Mulai dari diri sendiri: berjanji tak lagi gunakan, danai, atau nikmati jasa pasukan digital sombong dan haus uang di masa depan. Zero tolerance untuk semua pihak.
Selama aktor politik masih pakai buzzer sebagai alat tempur, kritik seperti ini akan terdengar seperti anak kecil cemburu karena mainannya direbut.
Buzzer barometer. Kalau sombong, itu cermin politik kita yang sakit dan hanya orientasi uang.
BuzzerPolitik #DelikIdeologis #MegawatiKritik #IroniKekuasaan #PolitikUang #NasiGorengBasi #BuzzerDigital