Kita ini bangsa yang aneh. Sudah tahu rumah bocor, atap mau ambruk, malah beli lukisan mahal. Begitulah kira-kira gambaran saat Pemerintah ngotot mau beli 200 helikopter super mahal di tahun 2026, katanya sih buat bantuan bencana, tapi kok angkanya seperti mau mendirikan angkatan udara baru, bukan cuma menolong korban banjir.
Penulis: ET Hadi Saputra, SH. (09-12-2025)
Bapak/Ibu yang saya hormati,
Saya harus bicara ini terus terang. Urusan membeli 200 unit helikopter dalam satu tahun anggaran, dalihnya untuk respons bencana, itu bukan visi. Maaf, itu murni nafsu belanja yang dibungkus kain kemanusiaan. Bungkusnya cantik, narasinya dramatis. Foto Presiden turun dari heli baru, membagi mi instan, diiringi teriakan media: “Demi respons cepat!”
Tapi mari kita zoom out sebentar. Tugas saya sebagai ahli hukum adalah melihat fondasi, bukan hanya cat di dinding.
Ini Bukan Respons Cepat, Ini Angkatan Udara Baru
Coba kita hitung-hitungan sederhana. Sekarang, armada heli TNI AU, BNPB, dan Basarnas itu totalnya sekitar 120 sampai 130 unit yang operasional. Ini sudah cukup lumayan.
Kekurangan kita ada, itu benar. Terutama di daerah terpencil seperti Papua, Maluku, atau NTT. Tapi berapa kekurangannya? Paling banter 30 sampai 50 heli medium-heavy yang memang tangguh di cuaca buruk.
Lalu, tiba-tiba muncul angka 200.
Dua ratus! Itu bukan menambah armada. Itu namanya membangun angkatan udara baru. Itu hampir melipatgandakan seluruh kekuatan kita saat ini. Kita ini mau berperang atau mau menolong korban longsor?
Jika alasannya bencana, logika hukum administrasinya tidak masuk. Kebutuhan yang mendesak itu 30 sampai 50 unit. Angka 200 itu ambisi strategis militer, yang—kebetulan—dikasih lipstik bantuan kemanusiaan. Kalau niatnya sudah begini, kita sudah masuk ranah maladministrasi prioritas.
Duitnya Dari Mana, Tuan?
Ini bagian yang paling sakit. Heli sekelas H-225M, katakanlah harganya US$35–40 juta per unit. Kalikan 200. Ketemunya? Sekitar US$7–8 miliar. Dalam Rupiah, itu bisa Rp 120 sampai Rp 130 triliun.
Rp 130 triliun. Anda perlu waktu sebentar mencerna angka nolnya.
Sekarang kita bandingkan. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2025 itu cuma Rp 4,8 triliun. Bencana yang kita hadapi itu, utamanya, adalah peringatan dini yang bobrok, jalanan yang jelek di Indonesia timur, dan birokrasi logistik yang lambat.
Rp 130 triliun untuk heli baru, tapi anggaran peringatan dini kita masih seperti main petak umpet. Ini seperti Anda membelikan Ferrari untuk dipakai di jalanan tanah becek dan berlumpur. Ferrari itu bagus, tapi dia tidak menyelesaikan masalah jalannya. Dia hanya membuat korban bencana terharu melihat Ferrari mendarat sebentar.
Yang lebih konyol lagi, duit sebesar itu katanya mau diambil dari utang baru. Kita sudah punya utang existing yang luar biasa. Heli yang sudah ada pun sering parkir di hangar karena kita kekurangan pilot dan dana operasional per tahun.
Artinya, kita ambil utang ratusan triliun, tapi ujung-ujungnya heli itu cuma jadi pajangan mahal. Ini bukan cuma pemborosan. Ini sudah masuk kategori kerugian keuangan negara karena aset dibeli, tidak efektif, dan membebani APBN dengan bunga utang. Ini harus diaudit total oleh BPK!
Jalur Belanja yang Penuh Aroma
Di ranah hukum pengadaan, ini jelas sangat sensitif. Kita sudah tahu siapa Menteri Pertahanannya saat ini. Kita juga tahu pengadaan alutsista selama ini sering dikerjakan dengan skema Government-to-Government (G-to-G) atau penunjukan langsung.
Memborong 200 unit heli dalam satu tahun, secara logistik itu hampir mustahil, kecuali deal rahasia sudah dimainkan dari sekarang. Kita bicara pengadaan Rp 130 triliun. Dalam setiap transaksi besar di republik ini, selalu ada aroma. Aroma “komisi” dan “teman dekat”.
Pengadaan alutsista itu memang punya pengecualian, tapi pengecualian itu tidak membatalkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketika ada indikasi kuat konflik kepentingan, proses G-to-G itu bukan lagi efisiensi, tapi jalan tol menuju persekongkolan.
Kepada Bapak/Ibu pembuat kebijakan, dengan segala hormat, jika Anda serius soal bencana, ubah prioritas Anda.
Jalan Keluar yang Legal dan Logis:
- Audit Total Armada: Audit dulu seluruh heli yang ada. Kenapa parkir? Kurang spare part? Kurang pilot? Selesaikan masalah internal dulu.
- Beli Bertahap: Tambah 40-50 heli medium-heavy secara bertahap sampai 2030, bukan langsung 200. Belanja harus berdasar kebutuhan riil, bukan nafsu.
- Investasi Akar Masalah: Alokasikan dana besar untuk early warning system (peringatan dini), perbaikan jalan, dan mitigasi permanen (relokasi). Ini adalah mandat hukum UU Penanggulangan Bencana.
- Tender Terbuka: Lakukan tender yang transparan, bukan G-to-G gelap. Biarkan publik mengawasi.
Jika tetap ngotot beli 200 heli dengan utang Rp 130 triliun di tahun 2026, itu bukan melindungi rakyat dari bencana. Itu melindungi sebuah kepentingan yang sangat besar. Dan kepentingan itu, dari sudut pandang hukum, wajib dicurigai.
#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #alutsistabencana #nafsubelanja #helikopter200 #hukumadministrasi #konflikkepentingan #prioritasnegara #auditmiliter #dahlankankemenhan
