Gedung kura-kura di Senayan itu tampak megah, namun di dalamnya, lorong-lorong ruang komisi terasa sunyi dari perdebatan substansi. Panca Saputra melangkah melewati pos penjagaan, mengenakan jaket Serlog abu-abu yang sudah mulai kusam. Tubuh tegapnya yang setinggi 180 sentimeter tetap berdiri tegak meski ia membawa tas logistik yang cukup berat. Matanya yang cerah memperhatikan barisan papan bunga ucapan selamat dan foto-foto besar para anggota dewan yang terpajang di sepanjang selasar.
Panca datang untuk mengantarkan dokumen penting ke sebuah ruangan tertutup di lantai atas. Di sana, ia tidak melihat para wakil rakyat sedang sibuk membedah draf undang-undang atau mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, ia melihat kesibukan yang sangat berbeda: rapat-rapat kecil mengenai strategi pemenangan pemilu, survei popularitas, dan pemilihan warna atribut kampanye, padahal hari pemilihan masih hitungan tahun lagi.
“Legislasi? Ah, itu kan urusan administratif saja,” sayup-sayup Panca mendengar suara tawa dari balik pintu jati yang setengah terbuka. “Yang penting itu engagement di media sosial. Kalau rakyat tidak tahu wajah kita, palu ini tidak ada gunanya.”
Panca mendengus pelan. Inilah tragedi mandat yang tergadai. Di saat rakyat di pasar berteriak karena harga pangan yang tak terkendali, para wakil mereka justru sibuk memoles citra di dunia maya. Mereka mengabaikan tugas utama sebagai pembentuk undang-undang karena merasa legislasi tidak menghasilkan suara sebanyak baliho di pinggir jalan.
Di dalam ruangan utama, Hendra Wijaya sedang duduk di kursi kebesarannya. Di depannya, tumpukan dokumen draf undang-undang strategis sudah tertata rapi. Hendra tidak lagi membedah pasal demi pasal; baginya, naskah itu hanyalah formalitas. Di samping tumpukan kertas itu, terdapat beberapa amplop cokelat tebal yang beraroma uang baru.
“Bapak-bapak, jangan pusingkan detail pasalnya. Naskahnya sudah selesai dikerjakan oleh tim ahli dan vendor kita,” ujar Hendra Wijaya sambil menggeser tumpukan dokumen dan amplop itu ke arah rekan-rekannya. “Legislasi ini sudah ‘selesai’ di atas meja ini. Sekarang, tugas kalian adalah kembali ke daerah, bagi-bagi paket MBG, dan pastikan pemilih tetap ingat siapa yang memberi mereka makan gratis.”
Panca masuk ke ruangan itu untuk meletakkan paket kiriman. Hendra menatap Panca dengan tatapan yang meremehkan, seolah Panca hanyalah debu yang lewat. Hendra Wijaya kini sering dijuluki sebagai “Don Hendra” di lingkaran terbatas, merujuk pada caranya mengelola parlemen dengan gaya bos mafia yang mendikte setiap keputusan melalui aliran dana haram.
“Kalian lihat kurir ini?” Hendra menunjuk ke arah Panca sambil tertawa di depan rekan-rekannya. “Dia bekerja keras di jalanan karena dia tidak tahu cara mengelola aturan. Di dunia ini, ada orang yang memeras keringat, dan ada orang yang memeras undang-undang. Saya lebih suka yang kedua.”
Panca tidak bergeming. Rahang tegasnya mengeras dan alis tebalnya bertaut. Ia merasakan getaran Giring-Giring Keadilan yang sangat intens, seolah lonceng perak itu sedang menjerit melihat pengkhianatan mandat rakyat secara terang-terangan. Aura Macan Putih mulai muncul di belakang Panca, memenuhi ruangan mewah itu dengan tekanan yang membuat Hendra Wijaya tiba-tiba menghentikan tawanya.
“Tuan Hendra,” suara Panca rendah namun berwibawa, membuat suasana ruangan mendadak mencekam. “Anda menyebut ini efisiensi, tapi saya menyebutnya pembunuhan demokrasi. Anda memangkas proses legislasi menjadi sekadar transaksi amplop cokelat. Ketika wakil rakyat berhenti berpikir dan mulai menghitung komisi, saat itulah konstitusi sedang sekarat.”
Hendra Wijaya mencoba tetap tenang, meski tangannya sedikit bergetar saat meraih cerutunya. “Anak muda, bicara etika tidak akan memenangkan kursi. Kami butuh logistik untuk menjaga suara. Tanpa suara, kami tidak punya kekuasaan untuk membuat hukum.”
“Hukum yang lahir dari suap bukan hukum, melainkan kontrak kejahatan,” balas Panca dingin. “Anda sibuk memikirkan pemilih, tapi Anda mengabaikan orang-orang yang memilih Anda. Inilah puncak dari Autocratic Legalism—ketika gedung ini hanya menjadi stempel bagi kepentingan Don dan kroninya.”
Sila Saputra muncul di pintu ruangan, berdiri tegap dengan tinggi 160 sentimeter. Kacamata berbingkai merahnya berkilat tajam. Ia membawa dokumen tandingan yang berisi analisis dampak sosial dari undang-undang yang baru saja “diselesaikan” secara sepihak oleh Hendra.
“Pak Hendra, naskah yang Anda anggap selesai ini cacat secara substansi dan prosedur,” tegas Sila. “Kami sudah melakukan audit independen melalui jaringan Sereko. Jika Anda memaksakan legislasi amplop ini, rakyat akan tahu bahwa setiap pasal di dalamnya adalah racun yang dibungkus dengan janji kampanye.”
Hendra Wijaya mendengus sinis. “Silakan saja bersuara. Di gedung ini, suara mayoritas sudah ada dalam genggaman saya. Kalian hanyalah kerikil kecil di tengah roda besar kekuasaan.”
Panca menatap Hendra dengan sorot mata cerah yang mengintimidasi. “Roda besar Anda mungkin kuat, tapi ia berputar di atas tanah yang mulai retak. Rakyat mungkin diam saat melihat baliho Anda, tapi mereka sedang mengasah amarahnya di setiap antrean beras. Jangan pernah meremehkan Volksgeist yang sedang terluka.”
Panca dan Sila berbalik meninggalkan ruangan yang dipenuhi aroma keserakahan itu. Di luar, Panca menghidupkan motor Serlog-nya. Ia tahu, perjuangan di Senayan jauh lebih licin daripada aspal jalanan saat hujan. Namun, sang pendekar konstitusi tidak akan berhenti sampai mandat rakyat kembali ke pemiliknya yang sah.
#SangPendekarKonstitusi #Panca07 #MandatTergadai #DonHendra #HendraWijaya #LegislasiAmplop #Lawfare #AutocraticLegalism #SilaSaputra #Sereko #Serlog #PancaSaputra
