Hujan memang masih turun dari langit, tapi gempanya datang dari bumi: Bumi DPR Senayan. “Impor mobil dari India agar ditunda dulu,” ujar Wakil Ketua DPR Hendra Wijaya dua hari lalu. Panca Saputra berdiri di tepi dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, tubuh tegapnya setinggi 180 sentimeter tampak kokoh di hadapan barisan seribu unit pertama pikap Mahindra asal India yang baru saja berlabuh.
Panca benar-benar merasa seperti dihantam gempa hebat. Tidak pernah ada selentingan informasi apa pun mengenai rencana impor masif ini. Penjagaan informasi di lingkaran Danantara benar-benar ketat, namun tiba-tiba saja mobilnya sudah dipesan dan uang muka tiga puluh persen telah dibayarkan.
“Gempa berikutnya adalah jumlahnya, Sila,” gumam Panca pelan sambil menatap logo merah di depan mobil tersebut. “Seratus lima ribu mobil. Itu berarti uang muka yang sudah dibayar setara dengan nilai harga penuh tiga puluh lima ribu mobil. Sembilan triliun rupiah mengalir tanpa tender terbuka.”
Sila Saputra berdiri di sampingnya, membetulkan letak kacamata berbingkai merahnya. Ia sedang meneliti catatan dari Om Dahlan, seorang penulis rendah hati asal Jawa Timur yang memiliki akses informasi privat. “Mas, ada info dari Om Dahlan. Ternyata Joao Angelo de Sousa Mota-lah yang memutuskan transaksi raksasa ini. Joao sebenarnya sudah ingin mundur karena malu bergaji besar tapi tidak bisa bekerja akibat birokrasi, tapi ia dilarang mundur oleh pusat kekuasaan.”
Panca tertegun membaca catatan itu. Menurut informasi dari Om Dahlan, Joao adalah sosok yang sangat dekat dengan Presiden dan dikenal jujur. Namun, begitu ia “diperintahkan” bekerja, ia bergerak luar biasa cepat—mungkin terlalu cepat bagi akal sehat administrasi negara.
“Dari mana uang muka sembilan triliun itu jika bukan dari APBN?” tanya Sila tajam, merujuk pada analisis Om Dahlan yang mempertanyakan apakah ada ‘orang baik hati’ yang menyumbang triliun rupiah agar Joao tidak jadi berhenti. “Jika Menkeu Purbaya tidak keberatan, berarti ini bukan uang negara. Lalu, uang siapa? Apakah kedaulatan kita sedang digadaikan?”
Tiba-tiba, Hendra Wijaya muncul di area dermaga bersama rombongan “tim hore” staf ahlinya. Ia turun dari mobil mewah, menghisap cerutu sambil menatap deretan pikap itu dengan bangga. “Panca, Sila. Jangan pusingkan prosedurnya. Mobil-mobil ini akan dibagi ke Koperasi Desa Merah Putih. Ini untuk rakyat.”
Panca merasakan getaran Giring-Giring Keadilan di sakunya. Lonceng itu berdentang keras merespons ketidakjelasan akad hukum antara Agrinas dan koperasi tersebut. Aura Macan Putih bangkit di belakang Panca, sebuah energi besar yang dingin menaungi seluruh pelabuhan.
“Anda menyebut ini bantuan, Pak Hendra,” suara Panca menggelegar halus. “Tapi membagikan seratus lima ribu mobil tanpa kesiapan operasional di desa adalah bunuh diri keuangan. Sebagaimana ditulis Om Dahlan, akan diangkut apa mobil ini agar bisa mengembalikan modal? Anda sedang mempraktikkan Autocratic Legalism dengan membungkus transaksi gelap sebagai hadiah untuk rakyat.”
Hendra Wijaya terdiam, merasakan tekanan psikis dari kewibawaan Panca. Ia tahu, gempa di Tanjung Priok ini bukan sekadar soal mobil, tapi soal hilangnya disiplin anggaran dalam pengelolaan negara.
“Joao tetap jadi dirut, itu bagus. Tapi sistem yang memaksanya bekerja secepat ini tanpa transparansi adalah gempa yang akan meruntuhkan kepercayaan publik,” pungkas Panca.
Panca dan Sila meninggalkan dermaga saat hujan semakin deras. Sang pendekar konstitusi tahu, gempa dari bumi Senayan ini baru saja dimulai. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak tersedia jawabnya, dan Panca bersumpah akan mencari tahu siapa sebenarnya yang “membuahi” rahim anggaran PT Agrinas hingga lahir proyek sembilan triliun ini.
#SangPendekarKonstitusi #Panca12 #GempaJoao #Agrinas #HendraWijaya #DonHendra #MahindraIndia #AutocraticLegalism #SilaSaputra #Sereko #Serlog #PancaSaputra #OmDahlan