Perjalanan dari BSD hingga Aula Telur KPAD Jatinegara.
Perspektif E T Hadi Saputra.
Keterlibatan saya dalam perhelatan ini bermula dari komunikasi WhatsApp ddengan Mayjen TNI (Purn.) Prijanto. Beliau seorang senior purnawirawan TNI AD abituren AKABRI 1975 matra Arhanud—seorang veteran Palagan Seroja dengan rekam jejak panjang di medan teritorial, mulai dari Danrem 051/Wijayakarta, Kasgartap I/jkt, Kasdam Jaya, Aster Kasad, hingga dipercaya warga ibu kota sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007–2012, serta motor penggerak Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI).
Di ujung sambungan IP Call hari itu, Bang Prijanto bertutur bahwa beliau kerap memantau berbagai kupasan dan siaran hukum tata negara yang saya bawakan termasuk artikel-artikel WhatsApp kalangan terbatas yang saya kirimkan hampir tiap hari. Obrolan kami terus mencair, bernas dan sarat isi hingga tak terasa hampir satu jam penuh. Selain mencurahkan kegelisahan bersama perihal kompas ketatanegaraan kita yang kian melenceng, beliau juga menyampaikan penghargaan kepada almarhum Brigjen TNI (Purn.) Dr. Saafroedin Bahar, atas dedikasi almarhum menyusun serta mendokumentasikan risalah otentik sidang BPUPKI dan PPKI.
Di penghujung perbincangan, Bang Prijanto mengajak saya menghadiri tasyakuran 12 tahun gerakan “Kembali ke UUD 1945 untuk Disempurnakan dengan Adendum”—ikhtiar yang beliau gagas sejak 30 September 2014—sekaligus meminta saya menyerahkan buku terbaru secara langsung di hadapan para tokoh bangsa.
Tanggal 30 September 2026, roda kendaraan mulai bergulir membelah aspal dari rumah di bilangan BSD menuju Aula Telur KPAD Jatinegara. Melintasi ruas tol baru, ada selintas gerutu dalam benak menyaksikan betapa tarifnya kian hari kian mencekik kantong. Menjelang gerbang tol Jatinegara, laju sempat tersendat padatnya urat nadi tol dalam kota.
Setibanya di seputaran Jalan Urip Sumoharjo, mobil sempat sedikit terlewat dari mulut gerbang kompleks militer tersebut. Beruntung, ada pelataran parkir pusat perbelanjaan di dekatnya untuk memutar haluan, hingga akhirnya kendaraan terparkir rapi persis di depan masjid kompleks.
Melangkah masuk ke Aula Telur, atmosfer guyub sekaligus khidmat langsung menyergap. Komposisi hadirin hari itu terbilang istimewa, membelah dua kutub generasi yang saling mengisi. Ada Para Senior Angkatan 60–70an: Tokoh-tokoh kawakan lintas ranah pengabdian. Terlihat Bang Hariman Siregar sang ikon Malari 1974, Laksamana TNI (Purn.) Sumardjono mantan KSAL, Irjen Pol. (Purn.) Taufiequrachman Ruki ketua perintis KPK, Marsdya TNI Purn Wresniwiro nantan Wakasau, Komjen Pol. (Purn) Oegroseno mantan Wakapolri, Mayjen TNI (Purn.) Wiryono mantan Kepala Lemsaneg, Marsda TNI Purn Amirullah Amin Pembina Gerakan Bela Negara, wartawan gaek Harian Panji Masyarakat Bambang Wiwoho, hingga Mayjen TNI Purn Soeprapto.
Generasi Angkatan 80–90an diwakili Dr. Ahmad Yani (Ketua Umum DPP Partai Masyumi), Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin (abituren Akmil 1990 mantan Pangdam I/Bukit Barisan, Aster Kasad, kini Wasekjen Partai Indonesia Raya, serta sejumlah rekan akademisi dan aktivis pergerakan muda seperti Nur Ridwan Ketum Bina Bangun Bangsa.
Bang Prijanto sengaja merancang forum ini tanpa kekakuan protokoler maupun orasi politik yang menjemukan. Beliau menegaskan bahwa pidato teori dan ceramah akademis sudah terlampau sering diulang-ulang di mimbar formal. Sebagai pemantik perspektif yang tak lazim, beliau menghadirkan Mbak Nina, seorang pembaca tarot asal Semarang, untuk membedah arah sosiologis dan intuisi politik nasional.
Sesi ini seketika berubah menjadi arena dialektika yang renyah ketika Prof. Firman Wijaya mendalami simbolisme “Dewi Keadilan”. Terjadilah tukar pikiran filosofis mengenai jenis kelamin Dewi/Dewa Keadilan sampai dengan batas antara kepastian hukum positif dan bekerjanya nurani keadilan—sebuah perdebatan yang turut dipertajam oleh pandangan para begawan seperti Prof. Amir Santoso, Prof. Iskandarsyah Siregar (Anggi), Prof Budiharjo, dan Prof. Irman Jaya Ketum Partai Indonesia Raya.
Saat yang ditunggu pun tiba. Mengambil pelantang suara, Bang Prijanto memperkenalkan saya ke seluruh hadirin seraya mengenang almarhum Saafroedin Bahar. Ada secuil nada sesal yang beliau lontarkan: dokumen risalah sidang BPUPKI/PPKI susunan almarhum dulu hanya dicetak terbatas oleh Sekretariat Negara, padahal lembaran-lembaran tersebut memuat cetak biru peradaban bangsa. Harapan Bang Pri, kiranya Sekneg dari waktu ke waktu terus mencetak buku risalah tsb untuk disebarkuaskan kepada Generasi Muda.
Saya lantas melangkah ke depan meja forum, menyerahkan langsung karya terbaru saya, Etika Konstitusi: Rekonstruksi Hukum Nasional Berbasis Pancasila, kepada Bang Prijanto. Di hadapan para sesepuh dan rekan-rekan sejawat, saya menggarisbawahi urgensi pemurnian kembali spirit Pasal 33 UUD 1945. Kita perlu meluruskan pemahaman mendasar: konsep “hak menguasai oleh negara” bukanlah mandat bagi negara untuk bertindak sewenang-wenang merampas kepemilikan tanah dan hak ulayat rakyatnya. Terdapat sekitar 18 turunan materi kajian dalam buku ini yang siap dijadikan bahan literasi kebangsaan.
Sekaligus, saya sampaikan cetak biru penguatan sumber daya manusia kita: ikhtiar mendirikan Serba University di 80 jaringan kampus di seluruh Indonesia, yang pada tahap 2027–2029 difokuskan mengakselerasi jenjang S-1 bagi ratusan ribu prajurit TNI lewat mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Memasuki sesi inti, Bang Prijanto menjabarkan benang merah perjuangan gerakan yang telah dirawatnya selama 12 tahun:
Pencetusan Historis 30 September 2014 ketika menjadi Ketua PPAD DKI Jakarta dalam acara Curah Pendapat dengan para pakar dan aktivis di kantor PPAD DKI Jkt, dimana tempat Ultah ke-12 berlangsung: Gagasan “Kembali ke UUD 1945 untuk Disempurnakan dengan Adendum” dipancangkan tepat pada 30 September 2014, menjadikannya tonggak syukuran tahunan yang terus dihidupkan.
Meluruskan Cap Orba dan Dwifungsi: Frasa “dengan Adendum” lahir dari kebutuhan untuk menepis resistensi publik.
Selama ini, seruan kembali ke naskah asli kerap dipelintir skeptis sebagai manuver merestorasi Orde Baru, menghidupkan kembali Dwifungsi militer, atau mendewakan teks konstitusi layaknya kitab suci. Gerakan ini berdiri di atas tesis yang terang: kita kembali ke fondasi naskah asli, namun pintunya terbuka lebar untuk disempurnakan.
Adopsi Tradisi Adendum Konstitusional: Berbeda dengan tradisi Eropa Kontinental yang kerap merombak batang tubuh secara sporadis, tradisi adendum mencontoh mekanisme ketatanegaraan Amerika Serikat. Naskah otentik karya para pendiri bangsa dibiarkan utuh tanpa diubah satu huruf pun, sementara materi perbaikan ditempatkan secara beradab pada lampiran pengesahan tersendiri.
Rakyat Sebagai Constituent Power: Bang Prijanto menutup paparannya dengan penegasan bertenaga bahwa pemilik sah konstitusi adalah rakyat (constituent power). Penguasa jangan pongah mempermainkan nurani publik; bilamana kesabaran rakyat telah melampaui batasnya, tuntutan kembali ke UUD 1945 asli dengan adendum akan bermutasi menjadi gelombang sejarah yang mustahil dibendung.
Selepas pembahasan yang padat, acara mencair ke sesi santap siang. Ketegangan wacana tata negara melebur seketika saat panggung kecil diisi oleh aksi band Abituren Akabri 1975 Mayjen Wiryono, Mayjen Cecep Jiwapraja, Brigjen Adi Suranto. Para purnawirawan perwira tinggi yang mendendangkan lagu-lagu perjuangan serta tembang lawas nostalgia.
Sesi berkesan lainnya terjadi di beranda depan aula seusai acara. Sembari menanti giliran mobil dikeluarkan dari pelataran masjid, saya berdiri menikmati hembusan angin teduh di halaman KPAD bersama Mas Ridwan dari Bina Bangsa, Mayjen Achmad Daniel Chardin, dan Prof. Irman Jaya.
Mengingat kelihaian bernyanyi para jenderal purnawirawan di dalam aula tadi, celetukan jenaka pun meluncur begitu saja memancing tawa: “Sebenarnya beliau-beliau ini penyanyi yang kebetulan jadi jenderal, atau jenderal yang memang aslinya penyanyi?” Tapi dipikir-pikir, memang hampir mustahil menemukan perwira tinggi TNI yang gagal memegang mikrofon. Barangkali piawai olah vokal sudah dimasukkan ke dalam variabel kenaikan pangkat perwira tinggi. Entahlah?
Kelakar renyah di pelataran Jatinegara siang itu menjadi penutup yang pas: sebuah perjumpaan yang menautkan ketajaman telaah konstitusi, kehangatan estafet antargenerasi, dan tawa tulus di antara kawan seiring perjuangan.
Sampai kita bertemu dan berdiskusi lagi di dunia maya dan dunia nya.
Selamatkan Indonesia!