Oleh: E. T. Hadi Saputra

Dalam hukum tata negara dan filsafat adat Nusantara, perubahan simbol tidak pernah bisa menutupi watak asli sebuah kekuasaan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pernah membanggakan diri sebagai bunga mawar merah yang harum di tengah politik lama. Belakangan, PSI mengganti logo menjadi gajah yang melambangkan kekuatan besar, kecerdasan, dan kesetiaan pada kawanan.

Namun, peristiwa pada Senin, 9 November 2026, justru memberikan tonjokan tepat di ulu hati partai tersebut. Rumah yang dulu berlogo mawar dan kini bergambar gajah itu malah ditinggalkan oleh tiga tokoh utamanya sendiri.

Eksodus Tiga Elite PSI dari Partai ke Kursi Kabinet

Keputusan kader PSI mundur secara serentak yang dilakukan Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha bukanlah riak kecil biasa. Jika dibedah dengan kacamata investigasi dan hukum tata negara, eksodus ini adalah potret nyata ketika ambisi mengamankan jabatan mengalahkan etika politik dan marwah manusia beradat.

Mari kita lihat fakta yang ada secara jernih. Ketiganya bukanlah anggota baru di partai:

• Raja Juli Antoni adalah Sekretaris Jenderal yang memegang kendali mesin utama partai.
• Isyana Bagoes Oka adalah Wakil Ketua Umum yang selama ini menjadi wajah utama partai di depan publik.
• Giring Ganesha adalah mantan Ketua Umum yang dulu paling lantang membela panji-panji PSI.

Lebih penting lagi, ketiganya adalah satu-satunya wakil PSI di dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Saat mereka kompak melepas kartu anggota partai pada hari yang sama, ketiganya tetap mempertahankan kursi jabatan sebagai Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Kebudayaan, dan Wakil Menteri Kependudukan.

Pesan politiknya menjadi sangat jelas dan telanjang. Bagi mereka, kenyamanan kursi kabinet jauh lebih berharga daripada nasib partai yang dulu mengantarkan mereka ke gerbang istana.

Alasan Mengabdi Negara yang Melawan Akal Sehat

Setelah mundur, alasan yang disampaikan ke publik terasa sangat klise dan meremehkan akal sehat: mundur demi fokus mengabdi kepada negara.

Sebagai pemerhati hukum tata negara, saya melihat alasan semacam ini sebagai bentuk kemunafikan yang dibungkus kata-kata indah. Dalam sistem presidensial yang bertumpu pada koalisi partai politik, menteri dari unsur partai duduk di kabinet karena membawa mandat dari partainya.

Mengklaim diri “mendahulukan negara di atas golongan” setelah dua tahun menikmati fasilitas jabatan adalah kesalahan logika yang memalukan. Mengapa kesadaran untuk fokus pada negara itu tidak muncul sejak hari pertama pelantikan pada Oktober 2024? Mengapa keputusan kader PSI mundur ini baru terjadi secara serentak pada November 2026?

Jawabannya bukan terletak pada siaran pers resmi, melainkan pada perubahan arah angin kekuasaan. Ketika poros kekuasaan lama mulai goyang, insting pertama politisi oportunis adalah melompat dari kapal yang oleng demi menyelamatkan posisi pribadi di lingkaran kekuasaan yang baru. Memutus hubungan dengan partai pengusung setelah kursi jabatan berada di tangan adalah bentuk pengingkaran terhadap etika demokrasi.

Hilangnya Marwah Orang Beradat dan Matinya Sanksi Sosial

Di titik inilah kita melihat jurang pemisah yang lebar antara perilaku politisi modern dan jati diri masyarakat beradat di Nusantara. Dalam tradisi orang beradat, ada satu hukum tak tertulis yang dijunjung tinggi melebihi nyawa: menjaga harkat, martabat, dan nama baik.

Orang beradat pantang menjilat ludah sendiri. Mereka pantang memutus tali persaudaraan di tengah badai, dan pantang meninggalkan rumah yang membesarkannya hanya demi menumpang di tempat yang lebih nyaman. Dalam hukum adat, keselarasan antara ucapan dan perbuatan adalah mahkota kehormatan. Siapa pun yang mengkhianati kesetiaan akan langsung menerima hukuman sosial berupa pengucilan martabat.

Sayangnya, panggung politik kita hari ini justru mengubur nilai-nilai luhur orang beradat tersebut. Harkat, martabat, dan nama baik tidak lagi dipedulikan oleh banyak politisi maupun pejabat publik. Mereka bisa berganti baju di pagi hari, mengingkari janji setia di siang hari, lalu berpidato soal pengabdian negara di sore hari tanpa rasa bersalah.

Mengapa mereka begitu berani menanggalkan rasa malu? Jawabannya sederhana: karena sanksi sosial di negeri ini sudah mati suri. Seburuk apa pun konsistensi seorang elite politik, ia tetap diberi panggung, disambut karpet merah, dan duduk manis di kursi kekuasaan tanpa merasakan hukuman moral dari lingkungannya.

Keretakan di Balik Simbol Gajah PSI

Kejujuran justru bocor dari ucapan Giring Ganesha yang mengakui bahwa dirinya “sudah tidak lagi sejalan” dengan partai. Satu kalimat singkat itu sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh narasi manis dan restu yang coba ditampilkan Ketua Umum Kaesang Pangarep. Pernyataan tersebut menjadi bukti nyata bahwa di balik logo gajah yang tampak gagah, terdapat keretakan serius di bagian dalam partai.

Peristiwa kader PSI mundur ini adalah tonjokan telak di ulu hati demokrasi dan peradaban beradat kita. Partai yang dulu paling sering berkhotbah soal integritas, solidaritas, dan anti-pragmatisme, kini justru mempertontonkan pragmatisme paling vulgar. Partai politik tidak lagi dijaga sebagai kontrak sosial yang terikat pada kehormatan, melainkan hanya dijadikan tangga kayu murahan. Begitu kaki sudah berpijak nyaman di menara kekuasaan, tangga itu langsung ditendang jatuh.

Pada akhirnya, simbol boleh saja berganti dari mawar menjadi gajah. Namun, jika niatnya hanya mengamankan kursi pribadi dan mengabaikan marwah orang beradat tanpa adanya sanksi sosial, gajah sebesar apa pun akan tetap tumbang oleh kerapuhan moralnya sendiri. Yang tersisa hanyalah rasa perih di ulu hati para kader akar rumput yang masih memegang teguh arti kesetiaan, sementara para elitenya berlindung di balik jubah suci bernama “pengabdian negara”.