Oleh: E. T. Hadi Saputra, S.H., M.H.
(Penulis Buku “Etika Konstitusi: Rekonstruksi Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila dan UUD 45”)
Ketika menerima lembaran pengumuman diskusi dan peluncuran buku Membedah Kata, Menemukan Makna: Eksegesis Teks Pancasila terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Universitas Paramadina, ingatan saya langsung tertaut pada perdebatan mendasar dalam ilmu hukum tata negara: bagaimana cara terbaik kita menafsirkan naskah fundamental bangsa ini?
Bagi para pengkaji konstitusi, gagasan memperlakukan Pancasila dengan metode eksegesis—pendekatan tekstual-kebahasaan yang melacak akar kata demi kata layaknya membedah literatur klasik atau kitab suci—tentu memantik rasa ingin tahu sekaligus keraguan metodologis yang mendalam. Namun, setelah membaca lembar demi lembar buku karya Indonesianis Universitas Bonn, Berthold Damshäuser (yang akrab disapa Pak Trum), tampak jelas bahwa apa yang disajikan bukan sekadar eksperimen filologis yang polos. Di balik ketelitian bedah morfologinya, tersembunyi sebuah “kenakalan politis” yang berupaya mendekonstruksi konsensus luhur pendiri bangsa melalui jerat formalisme bahasa dan pisau hermeneutika Barat.
Hakikat dan Kedudukan Pancasila: Bukan Sekadar Teks Biasa
Untuk menilai sahih tidaknya eksperimen kebahasaan Damshäuser, kita harus terlebih dahulu menjernihkan: apa sesungguhnya Pancasila dan bagaimana kedudukan eksistensialnya bagi bangsa Indonesia?
Pancasila bukanlah teks literatur sastra yang lahir dari lamunan estetis seorang penyair di ruang sunyi, bukan pula kompilasi doktrin abstrak yang mengambang di awang-awang. Sebagaimana digariskan secara historis dan yuridis, Pancasila menyandang tiga kedudukan fundamental yang tak terpisahkan:
- Philosophische Grondslag dan Weltanschauung: Sejak pertama kali dipaparkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK, Pancasila diletakkan sebagai dasar filosofis (philosophische grondslag) berdirinya gedung Indonesia Merdeka. Ia adalah pandangan hidup bangsa (weltanschauung), jiwa bangsa (volksgeist), serta kristalisasi nilai-nilai kearifan lokal (local genius) dan religiusitas Nusantara yang telah hidup ribuan tahun sebelum negara formal terbentuk.
- Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara): Dalam struktur hierarki norma hukum Indonesia—merujuk pada Stufentheorie Hans Kelsen dan klasifikasi Hans Nawiasky—pokok-pokok pikiran Pancasila yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm. Ia berada di puncak piramida tata hukum nasional, melampaui aturan dasar (Staatsgrundgesetz) UUD 1945 itu sendiri. Konsekuensi yuridisnya mutlak: Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara (sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022). Tidak boleh ada satu pun pasal undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan publik yang menyimpang dari asas-asas hukum umumnya.
- Rechtsidee dan Kontrak Sosial Luhur: Pancasila adalah cita hukum (Rechtsidee) sekaligus kontrak sosial asli Indonesia yang mempersatukan kemajemukan etnis, agama, bahasa, dan strata sosial ke dalam satu wadah kebangsaan. Ia adalah “bintang pemandu” (leitstar) yang mengarahkan peradaban politik bangsa menuju keadilan sosial.
Melihat kedudukan yang sedemikian kokoh dan berdaulat dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, memperlakukan Pancasila semata-mata sebagai sekumpulan kalimat yang bebas dipreteli secara semantik adalah tindakan yang mengabaikan gravitasi hukum dan politik konstitusi.
Menggugat Hak Penafsiran Eksegetis: Pancasila Bukan Kitab Suci
Di sinilah letak gugatan metodologis paling mendasar terhadap proyek Damshäuser: Atas dasar wewenang dan legitimasi apa ia memaksakan metode eksegesis tekstual-imanen terhadap dasar negara Indonesia?
Secara historis-epistemologis, eksegesis adalah perangkat tafsir yang lahir dalam tradisi biblika dan studi teks kuno. Metode eksegesis menjadi keniscayaan mutlak ketika kita berhadapan dengan teks kitab suci keagamaan atau naskah purba yang author-nya (pembuatnya) sudah tidak dapat dikonfirmasi. Manusia tidak mungkin mewawancarai Sang Maha Pencipta secara empiris untuk menanyakan maksud kata per kata dalam wahyu-Nya; yang tersisa di tangan manusia hanyalah teks itu sendiri. Maka, dalam teologi, teks terpaksa diperlakukan secara imanen—menggali arti dari balik bunyi teks semata.
Namun, Pancasila bukan kitab suci!
Menempatkan Pancasila dalam kurungan eksegesis adalah sebuah fallacy (kesesatan berpikir) yang nyata, setidaknya karena dua alasan telak:
- Pancasila adalah Dokumen Konsensus Historis yang Hidup: Pancasila bukan dogma metafisika yang jatuh dari langit secara misterius. Ia adalah karya luhur manusia, hasil perdebatan dialektis para pendiri bangsa yang bergulat di tengah ancaman fasisme militer Jepang dan bayang-bayang kembalinya kolonialisme Belanda.
- Original Intent-nya Sangat Benderang dan Terdokumentasi: Kita tidak berada dalam kegelapan sejarah. Indonesia memiliki risalah perdebatan BPUPK dan PPKI yang tercatat rapi. Apa yang dimaksud Bung Karno, Mohammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Mohammad Hasan, Mr. Muhammad Yamin, hingga Mr. Soepomo ketika mendiskusikan sila demi sila dapat dilacak menit demi menit. Risalah 29 Mei–1 Juni 1945, kompromi Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga konsensus kilat 18 Agustus 1945 menyediakan seluruh konteks kehendak asli pembentuk (original intent) dan sejarah pembentukan hukumnya (travaux préparatoires).
Ketika dokumen risalah sejarahnya tersedia lengkap dan para penutur budayanya masih hidup mengawal Republik, mencampakkan seluruh catatan historis itu demi sebuah pembacaan “tekstual-imanen” yang mengisolasi teks dari rahim kelahirannya bukanlah kemurnian ilmiah, melainkan pembangkangan metodologis. Mengapa Damshäuser merasa berhak menafsirkan Pancasila seolah-olah ia sedang membedah lembaran papirus kuno tak bertuan yang ditemukan di gua-gua Qumran?
Anatomi “Kenakalan Politis” di Balik Bedah Sila
Dengan mendasarkan diri pada aforisme Friedrich Nietzsche tentang “kantong kata” (hal. 23)—bahwa kata kerap dijadikan kantong kosong yang dijejali muatan seenaknya—Damshäuser secara sadar mengabaikan risalah BPUPK/PPKI. Ia mulai membedah Pancasila dengan logika formal Barat ala Gottlob Frege dan Bertrand Russell (hal. 65):
1. Mereduksi Dimensi Teistik Sila Pertama (Hal. 33–43)
Secara morfologis, Damshäuser berdalih bahwa afiks ke-…-an pada kata Tuhan hanya membentuk nomina abstrak yang merujuk pada Keillahian (divinity), realitas transenden, atau ranah metafisik, bukan personal God (hal. 33, 38). Sebagaimana diamini Denny JA dalam pengantar versi Jermannya (Teks Pancasila – Sebuah Eksegesis, 2022), pembacaan ini menyeret sila pertama mirip konsep the Ground of Being Paul Tillich yang non-personal dan terbuka bagi agnostisisme. Damshäuser menuding Bung Karno “menyelundupkan” makna ke dalam kantong kata ketuhanan menjadi “kepercayaan kepada Tuhan” (hal. 41). Ia bahkan mencap frasa Maha Esa sebagai bentuk pleonasme atau hiperlatif yang berlebihan secara semantik absolut (hal. 34, 37).
Tafsir ini mengabaikan kompromi 18 Agustus 1945. Penghapusan “tujuh kata” Piagam Jakarta dan penggantiannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah jembatan etis-yuridis tingkat tinggi: ia memberi ruang bagi tauhid monoteisme Islam tanpa meminggirkan penganut Hindu, Buddha, Kristen, dan aliran kebatinan. Menggugat frasa ini sebagai cacat logika matematika sama saja dengan merusak batu perekat Republik.
2. Menuduh Redundansi pada Sila Kedua dan Menghapus Trauma Kolonial (Hal. 44–49)
Damshäuser mempertanyakan mengapa kata kemanusiaan masih perlu dirangkai dengan adil dan beradab (hal. 44). Baginya, konsep kemanusiaan (humanitarianism) secara inheren sudah adil dan bermoral, sehingga rumusan ini dianggap pleonastis.
Di sinilah letak kebutaan historisnya. Kolonialisme Eropa di Hindia Belanda selama ratusan tahun melegitimasi penindasannya melalui dalih “misi pemberadaban” (civilizing mission) dan hukum modern, namun mempraktikkan diskriminasi rasial yang keji. Sebagaimana dikemukakan sastrawan Agus R. Sarjono dalam peluncuran buku tersebut, konsep humanisme universal Barat terbukti ompong dan munafik di hadapan penindasan riil dunia ketiga. Kualifikasi adil dan beradab adalah ikrar emansipatoris penentang fasisme kolonial, bukan sekadar hiasan kata.
3. Mendevaluasi Diksi “Kerakyatan” sebagai Cacat Morfologis (Hal. 54–61)
Damshäuser mendalilkan bahwa kata kerakyatan secara morfologis hanyalah berarti “peopleness” atau “folkishness”, dan sama sekali tidak memiliki unsur “kedaulatan” atau “kekuasaan” (demos kratos) (hal. 55–56). Ia menuduh pendiri bangsa bermain bahasa (language game) secara serampangan dan mengusulkan padanan versinya sendiri: “demokrasi konsensus yang representatif”.
Damshäuser gagal membaca perdebatan Bung Hatta dekade 1930-an. Kata kerakyatan sengaja dipilih untuk menolak model demokrasi liberal Barat yang elitis, individualistik, dan bertumpu pada tirani mayoritas (rule of numbers). Kerakyatan mencakup emansipasi politik sekaligus daulat ekonomi (sosio-demokrasi) yang berakar pada musyawarah mufakat di pedesaan Nusantara.
4. Puncak Kenakalan: Menggubah Ulang Teks Pancasila (Hal. 74)
Puncak arogansi politis Damshäuser meledak pada bab Epilog. Berangkat dari kesimpulan bahwa teks Pancasila “terlalu berat”, berbelit-belit, dan perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang lebih luwes (hal. 68), ia secara sepihak merumuskan teks Pancasila tandingan (hal. 74):
- 1) Keyakinan akan Keillahian
- 2) Keadilan dan Budi Pekerti
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kedaulatan Rakyat berdasarkan hikmat mufakat wakil-wakilnya
- 5) Tekad mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Mengubah rumusan dasar negara di ruang publik ketatanegaraan bukanlah sekadar lelucon akademik filologi. Ini adalah tindakan lancang yang mendelegitimasi konsensus konstitusional bangsa Indonesia atas nama kerapian tata bahasa asing.
Dialektika Publik dan Tantangan Eksekusi
Kendati kita menolak keras dekonstruksi semantik Damshäuser, buku ini tetap memiliki faedah sebagai otokritik kebangsaan. Peringatannya mengenai bahaya fetisisme Pancasila—di mana Pancasila dikeramatkan sebagai “azimat bertuah” (fetish) tetapi dikosongkan dari amalan nyata (hal. 69)—adalah tamparan keras bagi pejabat publik yang fasih berpidato Pancasila namun korup dalam tindakan. Begitu pula kritiknya terhadap draf RUU HIP 2020 yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila (hal. 72–73), yang secara tepat ia sebut sebagai seni “ngarang” eisegetis penguasa partisan.
Kritik Conrado M. Cornelius dengan pisau hermeneutika kritis Habermasian mengingatkan kita: monopoli tafsir ideologi oleh penguasa (sebagaimana Orde Baru memonopoli tafsir via P4 atau pretensi regulasi sepihak) adalah bahaya laten yang mematikan ruang publik deliberatif. Namun, solusi atas ancaman hegemoni negara bukanlah melarikan diri ke dalam dekonstruksi teks yang ahistoris ala Damshäuser.
Sebagaimana disuarakan rekan-rekan koalisi masyarakat sipil dalam diskusi tersebut, Pancasila menuntut pertanggungjawaban praksis. Pertanyaan pamungkasnya adalah: Solusi konkret apa yang ditawarkan dari pembacaan eksegesis ini?
Sebuah penafsiran Pancasila—seindah apa pun itu secara filologis—akan berakhir menjadi wacana menara gading jika tidak bisa dieksekusi (executable) dalam ruang publik tata negara. Keadilan sosial tidak diukur dari perdebatan apakah ia kata serapan Eropa (hal. 62), melainkan bagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945 diwujudkan untuk menghentikan penguasaan oligarki atas sumber daya alam, membenahi postur APBN yang timpang, melindungi buruh, dan menyejahterakan rakyat di pelosok negeri.
Membedah kata untuk menemukan makna adalah ikhtiar intelektual yang berharga. Namun, jangan sampai kita tersesat dalam labirin formalisme kata hingga melupakan bahwa Pancasila adalah pedoman aksi (leidstar), bukan sekadar teks puisi.
Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Staatsfundamentalnorm berdiri di atas darah perjuangan dan risalah sejarah yang nyata, bukan ruang hampa semantik. Kehadiran buku Berthold Damshäuser patut kita jadikan lonceng pengingat. Namun, “kenakalan politis” yang berupaya mendekonstruksi fondasi Republik dengan membedah Pancasila layaknya kitab suci purba harus kita tolak secara tegas: roh Pancasila hanya dapat ditemukan dengan kembali pada kehendak luhur para pendiri bangsa (original intent) dan mewujudkannya dalam keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.