Oleh ET Hadi Saputra

Ada satu pertunjukan komedi paling basi yang terus diputar ulang di panggung kekuasaan negeri ini: pengunduran diri. Begitu skandal terbongkar dan bau busuknya tak lagi bisa ditutupi parfum pencitraan, seorang pejabat tampil di depan kamera dengan wajah dibuat-buat sendu. Kalimat yang mirip, klise, dan memuakkan: “Demi menjaga nama baik institusi, saya memutuskan mengundurkan diri.”

Seolah-olah, begitu tanda tangan dibubuhkan di atas kertas bermaterai, seluruh dosa hukum dan bangkai etik yang diperbuat saat berkuasa otomatis menguap begitu saja.

Mari kita bicara terang-terangan menggunakan akal sehat: jabatan publik bukanlah perisai kebal hukum, dan surat pengunduran diri bukanlah tombol reset untuk menghapus jejak kejahatan. Menganggap persoalan selesai hanya karena pelakunya sudah meletakkan jabatan adalah bentuk pembodohan publik yang brutal.

Pertama, dalam urusan hukum, pengunduran diri tidak punya daya magis apa pun untuk menghentikan proses peradilan. Hukum pidana dan hukum administrasi negara mengejar orangnya, bukan kursinya. Jika seseorang merampok uang rakyat, menyalahgunakan wewenang, atau memperdagangkan pengaruh saat ia menjabat, kejahatan itu sudah telanjur terjadi. Berubahnya status dari “pejabat aktif” menjadi “mantan pejabat” tidak menghapus fakta tindak pidananya. Justru mundur itu membuat lebih mudah disidik dan diselidik.

Logikanya sederhana saja: seorang maling yang tertangkap basah membobol brankas tidak bisa bebas dari penjara hanya karena ia mengembalikan linggisnya lalu berkata, “Saya mengundurkan diri dari profesi maling.” Jika negara membiarkan pejabat lolos dari jerat hukum hanya karena sudah mundur, maka negara hukum kita telah merosot derajatnya menjadi hukum pasar loak—di mana kejahatan bisa ditebus dengan sekadar pamit pulang.

Kedua, dalam urusan etik, aksi “mundur sebelum divonis” adalah taktik pengecut untuk membajak keadilan moral. Banyak pejabat yang terjerat kasus etik berat sengaja buru-buru mengundurkan diri sebelum majelis etik mengetuk palu. Tujuannya sangat licik: mereka ingin lari dari sanksi pemecatan tidak hormat, supaya rekam jejaknya tetap terlihat bersih dan kelak bisa melenggang mulus menduduki jabatan publik lainnya.

Di titik ini, lembaga pengawas etik sering kali ikut-ikutan masuk angin. Begitu terperiksa mengundurkan diri, pemeriksaan langsung dihentikan dengan alasan “objek perkara sudah hilang”. Ini adalah kesesatan berpikir yang fatal. Sidang etik bukan sekadar urusan memecat atau tidak memecat orang, melainkan upaya menjaga marwah jabatan publik dan memberi catatan hitam moral agar publik tahu siapa pengkhianat amanah. Jika majelis etik berhenti bekerja hanya karena pelaku sudah kabur duluan, maka lembaga etik itu tak lebih dari sekadar tukang stempel pemutihan dosa.

Rakyat sudah terlalu muak melihat elite kekuasaan menjadikan pengunduran diri sebagai tiket keluar dari penjara dan mahkamah moral. Kertas bermaterai sepuluh ribu rupiah itu bukan sabun mandi yang sanggup melunturkan lumpur korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Jika hukum dan etik terus bertekuk lutut di hadapan sandiwara pengunduran diri, kita sedang memelihara budaya impunitas yang menjijikkan: berkuasa sesuka hati, merusak tatanan, lalu melambaikan tangan saat ketahuan. Hukum harus tetap menyeret pelakunya hingga ke balik jeruji besi, dan palu etik harus tetap diketukkan meski kursinya sudah lama ditinggal lari. Sebab tanpa ketegasan itu, konstitusi kita tak ada bedanya dengan macan kertas yang ompong di hadapan para perampok kedaulatan rakyat.