Sudah tau kenapa bencana di negeri kita ini terasa tak pernah selesai? Mungkin karena bencana itu sendiri bukan masalah. Masalahnya adalah panggung. Panggung bagi kita semua. Termasuk bagi mereka yang naik mobil mengkilap, strobo menyala-nyala, dan bodyguard berjejer, seolah baru pulang dari syuting film laga.
Saya selalu tergelitik. Di saat rakyat kita merangkak di atas lumpur dan puing, kenapa lo yang datang duluan itu bukan alat berat. Tapi rombongan pejabat kita.
Di Sumatera Barat, kemarin, panggungnya kembali dibuka. Ini bukan lagi sekadar kunjungan kerja. Ini adalah pertunjukan Teater Bencana dengan casting yang unik.
Pertama, iring-iringan itu. Mobil-mobil hitam mengkilap. Kaca gelap. Strobo berkedip-kedip, membelah kemacetan jalur logistik. Seolah-olah ancaman di lokasi bencana itu bukan longsor susulan, tapi telat check-in di red carpet.
Anggota DPR kita, yang terhormat, turun. Gaya mereka overacting. Jaket lapangan tactical yang harganya bisa buat beli 100 karung beras. Dan yang paling lucu, ada lo yang pakai rompi anti peluru—atau setidaknya rompi yang mirip sekali—di tengah-tengah reruntuhan!
Saya mikir. Ancaman apa yang dihadapi di lokasi bencana? Ranah hukumnya apa? Apakah mereka baru saja melewati zona perang? Setau saya, bencana alam itu ancamannya adalah banjir, lumpur, dan penyakit. Bukan tembak-menembak.
Tindakan ini mengirim pesan yang keliru ke publik. Seolah-olah tugas meninjau bencana adalah tugas yang penuh risiko fisik, padahal tugas itu adalah tanggung jawab moral dan konstitusional yang harus dilaksanakan dengan kesederhanaan. Dalam kacamata Hukum Administrasi Negara, jika penggunaan rompi itu dibiayai negara dan tidak relevan dengan risiko pekerjaan, ini adalah pemborosan yang tidak etis.
Karung Beras dan Skala Prioritas Moral
Puncak drama datang dari Menko kita. Kita mengetaui ceritanya. Seorang menteri yang berkuasa, dengan ratusan pengawal dan ajudan, tiba-tiba memanggul karung beras. Karungnya kecil. Tapi di depan kamera, ia memanggulnya dengan ekspresi yang penuh perjuangan. Seolah dia baru saja mengalahkan seekor naga ganas.
Ini bukan soal berat karungnya. Ini soal skala prioritas moral.
Ketika seorang Menko sibuk mencari sudut kamera yang pas untuk memanggul karung, saat yang sama, entah berapa banyak keputusan penting yang tertunda. Keputusan soal penetapan Status Bencana Nasional yang bisa membuka keran APBN lebih besar. Keputusan soal siapa yang bertanggung jawab atas ilegal logging di hulu.
Tapi semua itu terabaikan demi satu konten viral: Menko Pahlawan Angkat Karung.
Lebih parah lagi, di tengah kondisi duka dan darurat itu, ada lo sekelompok pejabat, termasuk Gubernur setempat, yang sempat-sempatnya kondangan!
Saya ulangi: Kondangan. Menghadiri resepsi pernikahan.
Ini bukan sekadar melanggar etika. Ini melanggar akal sehat dan Hukum Bencana. Ketika sebuah daerah ditetapkan berstatus darurat, semua sumber daya negara, semua fokus, harus diarahkan untuk mitigasi dan pertolongan. Kunjungan non-bencana, apalagi yang sifatnya seremonial, adalah bentuk pengkhianatan publik terhadap penderitaan korban.
Ini sama lucunya dengan analogi yang saya suka. Kita melihat buaya yang seharusnya sibuk membangun bendungan, malah pergi ke pesta pernikahan cicak. Sementara itu, air sungai sudah mencapai leher kita.
Politisasi dan Kerugian Negara
Politisasi bencana ini membuat kita lupa pada inti masalah. Kita sibuk menonton drama rompi anti peluru dan karung beras, padahal di baliknya ada tanggung jawab hukum yang hilang.
Politisi seharusnya fokus pada audit lingkungan dan penegakan UUPPLH. Kenapa longsor terjadi? Kerusakan hutan akibat apa?
Namun, karena mereka sibuk di panggung media sosial, diskusi bergeser. Mereka menutupi kegagalan kebijakan jangka panjang dengan gimmick emosional yang sifatnya instan.
Kita harus mengetaui bahwa bencana ini membuka tabir: bahwa bagi sebagian elit, penderitaan rakyat adalah komoditas politik paling murah. Modalnya hanya seragam baru dan paket data untuk live TikTok.
Kepada para pejabat. Rakyat sudah tau mana pertolongan tulus dan mana sinetron murahan. Kami tidak butuh kehadiran yang menghambat. Kami butuh akuntabilitas dan kecepatan aksi yang sunyi, bukan popularitas yang overacting dan berisik. Tinggalkan strobo Anda. Kembalikan rompi itu. Dan mulailah bekerja di belakang layar.
#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #politisasibencana #hukumbencana #etikapublik #kondanganbencana #rompiantip peluru #menkoangkatkarung #ironipolitik #akuntabilitas